Pertahankan WTP, Lhokseumawe Perkuat Citra Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Aradionews.id – Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali menorehkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan. Untuk tahun anggaran 2025, Pemko Lhokseumawe sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., bersama Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Capaian ini bukan sekadar deretan angka dalam laporan keuangan. Di balik opini WTP terdapat penilaian atas sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola uang rakyat secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP sekaligus menjadi sinyal bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemko Lhokseumawe terus berjalan dalam koridor akuntabilitas yang diharapkan publik. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, konsistensi menjaga kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah hingga dukungan DPRK Lhokseumawe.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penghargaan dari BPK tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola keuangan yang baik mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Taruna Putra Satya, S.IP., M.A.P., menilai opini WTP menjadi refleksi semakin kuatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang dijalankan pemerintah kota.
Menurutnya, kualitas pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari kesesuaian laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan yang tepat sasaran.
“WTP adalah bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang baik terus diperkuat. Namun yang lebih penting, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Taruna.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kota Lhokseumawe kini menghadapi ekspektasi yang lebih besar. Masyarakat tidak hanya menunggu laporan keuangan yang rapi, tetapi juga hasil nyata berupa peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan penggunaan anggaran yang semakin berpihak kepada kebutuhan publik.
Di tengah dinamika pembangunan daerah, mempertahankan WTP memang sebuah prestasi. Namun bagi masyarakat, ukuran keberhasilan sesungguhnya tetap berada pada seberapa besar anggaran daerah mampu diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
