Aceh Tetapkan Status Darurat Hidrometeorologi 2025, Pemerintah Fokus Percepatan Respons Bencana
Aradionews.id — Pemerintah Aceh resmi meningkatkan status penanganan bencana menjadi Darurat Hidrometeorologi 2025, setelah rangkaian banjir besar dan longsor melumpuhkan berbagai kawasan di provinsi tersebut dalam sepekan terakhir. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di Kantor DPRA, Kamis (27/11/25).
Status darurat diberlakukan selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025, sebagai langkah percepatan penanganan bencana yang terus menunjukkan eskalasi baik dari sisi jumlah wilayah terdampak maupun dampak kerusakan.
Kondisi Lapangan Memburuk, Akses Transportasi Terputus
Dalam keterangannya, Gubernur Mualem mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan darurat telah dilakukan sejak awal munculnya bencana, namun situasi di lapangan berkembang lebih kompleks. Banyak jalur transportasi strategis tidak lagi dapat dilalui.
“Dalam beberapa hari ini pemerintah telah menyalurkan bantuan darurat,” ujar Mualem, seraya mengakui bahwa gangguan infrastruktur kini menghambat upaya lanjutan.
Salah satu kerusakan paling krusial adalah putusnya jembatan pada jalur nasional Banda Aceh–Medan, yang menyebabkan mobilisasi logistik dan tenaga penyelamat tersendat. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah yang sebelumnya masih dapat diakses kini benar-benar terisolasi.
Permintaan Helikopter untuk Peninjauan dan Evakuasi
Untuk mengatasi keterbatasan akses darat, Gubernur Mualem meminta dukungan tambahan kepada Kapolda Aceh berupa penyediaan helikopter. Armada udara diperlukan untuk meninjau wilayah-wilayah yang terjebak banjir serta mengangkut bantuan ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.
Hujan Ekstrem Menyapu Aceh
Hujan deras berkepanjangan selama tujuh hari terakhir memicu banjir dan longsor di berbagai kawasan: pesisir timur, pantai utara, hingga dataran tinggi Gayo. Ribuan warga kini terdampak, puluhan desa terputus aksesnya, sementara sejumlah fasilitas publik serta infrastruktur vital mengalami kerusakan serius.
Langkah Lanjutan Pemerintah
Dengan status darurat yang telah ditetapkan, Pemerintah Aceh berharap koordinasi lintas lembaga termasuk BPBA, TNI/Polri, dan kementerian teknis dapat diperlancar.
Fokus utama selama dua pekan ke depan meliputi:
-percepatan distribusi logistik dan kebutuhan dasar,
-evakuasi warga di wilayah risiko tinggi,
-pemulihan akses transportasi prioritas,
-serta pemetaan kerusakan untuk kebutuhan rehabilitasi tahap berikutnya.
Penetapan status ini sekaligus menjadi tanda bahwa skala bencana hidrometeorologi 2025 di Aceh telah melampaui kapasitas penanganan rutin pemerintah daerah, dan menuntut langkah terpadu yang lebih agresif.[]
