Mualem Minta Skema Blok Andaman Diubah, Aceh Dorong Pengolahan Gas di Darat
Aradionews.id – Pemerintah Aceh mulai menunjukkan sikap tegas terhadap pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta skema pengolahan gas yang telah disetujui pemerintah pusat ditinjau ulang agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta, Pemerintah Aceh berhasil memperoleh komitmen untuk mengakomodasi revisi Plan of Development (PoD) yang akan diajukan terkait proyek migas strategis tersebut.
“Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kita sampaikan,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Kamis (11/6/2026).
Meski mendukung investasi yang digarap Mubadala Energy di Blok Andaman, Mualem menegaskan Aceh tidak ingin hanya menjadi wilayah lintasan produksi tanpa memperoleh dampak ekonomi maksimal.
Pertarungan Konsep: FPSO atau Pengolahan di Darat
Dalam PoD yang disahkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dari Lapangan Tengkulo direncanakan diproses di fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut. Setelah itu, gas dialirkan ke fasilitas penerimaan darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Skema tersebut kini menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Mualem menginginkan gas dan kondensat dari South Andaman tidak diolah di laut, melainkan langsung dialirkan ke darat melalui jaringan pipa untuk diproses di fasilitas pengolahan yang berada di KEK Arun.
Menurut Nurlis, model onshore processing akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan pengolahan menggunakan FPSO.
“Gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun yang sudah tersedia,” katanya.
Bukan Sekadar Gas, Tapi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Bagi Pemerintah Aceh, persoalan ini bukan hanya soal teknis migas, melainkan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Pengolahan gas di darat diyakini mampu menghidupkan kembali rantai industri yang selama ini lesu, termasuk sektor pupuk, petrokimia, dan industri turunan gas lainnya di kawasan Arun.
Selain itu, fasilitas pengolahan di darat dinilai akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi jauh di lepas pantai dengan tenaga kerja terbatas.
“Pengolahan di darat akan menciptakan efek berganda ekonomi, membuka peluang usaha baru dan mendorong tumbuhnya berbagai sektor industri pendukung,” ujar Nurlis.
Aceh Belajar dari Marsela
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengangkat contoh proyek gas raksasa Blok Marsela di Laut Arafura, Maluku, yang sebelumnya dirancang menggunakan fasilitas laut namun kemudian dialihkan ke skema pengolahan di darat.
Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas, Akhyar ST MT, menyampaikan contoh tersebut kepada Kepala SKK Migas.
Menariknya, Djoko Siswanto membenarkan bahwa perubahan serupa memang pernah dilakukan.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” kata Djoko dalam pertemuan itu.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa usulan Aceh bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan.
Mualem Tolak Tergesa-gesa Bicara ke Publik
Di tengah tingginya perhatian publik terhadap proyek Blok Andaman, Mualem juga memilih menahan diri untuk tidak langsung tampil dalam konferensi pers yang sebelumnya direncanakan SKK Migas.
Menurut Nurlis, SKK Migas sempat mengundang Gubernur Aceh untuk menjadi narasumber dalam agenda tersebut. Namun Mualem menilai waktunya belum tepat.
“Beliau ingin memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh proses pengembangan Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat bagi Aceh,” ujar Nurlis.
Karena itu, Pemerintah Aceh dan SKK Migas sepakat bahwa penyampaian informasi kepada publik akan dilakukan setelah revisi PoD dibahas dan menemukan titik temu.
Taruhan Besar Masa Depan Energi Aceh
Sikap yang diambil Mualem menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak sekadar mengejar masuknya investasi migas bernilai miliaran dolar, tetapi juga memperjuangkan agar sumber daya alam Aceh menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di daerah.
Jika usulan pengolahan gas di darat disetujui, proyek South Andaman berpotensi menjadi momentum kebangkitan kembali kawasan industri Arun sekaligus membuka babak baru industrialisasi berbasis gas di Aceh.
Kini, perhatian tertuju pada proses revisi PoD yang akan diajukan Pemerintah Aceh. Keputusan yang lahir nantinya bukan hanya menentukan desain teknis pengembangan Lapangan Tengkulo, tetapi juga arah manfaat ekonomi yang akan dinikmati Aceh selama puluhan tahun ke depan.
