Dari Retorika ke Aksi: Wali Kota Sayuti Siapkan “Tahun Eksekusi” Pembangunan Lhokseumawe 2026
Aradionews.id — Setelah hampir satu tahun lebih banyak diisi dengan konsolidasi dan sosialisasi, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan siap meninggalkan fase wacana.
Dan Tahun 2026 dipatok sebagai momentum “tahun eksekusi” pembangunan, dengan sejumlah kebijakan tegas yang langsung menyentuh wajah kota dan kinerja birokrasi.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, dalam coffee morning bersama insan pers di Aula Kantor Wali Kota, Jumat (9/1/2026). Di hadapan awak media, Sayuti secara terbuka mengakui bahwa tahun pertama kepemimpinannya belum sepenuhnya diwarnai aksi lapangan.
“Fase sosialisasi saya kira sudah cukup. Tahun depan tidak ada lagi alasan. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus bergerak dengan langkah nyata,” ujar Sayuti, memberi sinyal perubahan ritme pemerintahan.
Salah satu proyek simbolik yang akan dikejar adalah penyelesaian Masjid Islamic Center Lhokseumawe, bangunan megah yang selama puluhan tahun menjadi potret klasik proyek mangkrak. Pemerintah kota, kata Sayuti,
Dia akan menyiapkan anggaran khusus guna mempercepat penyelesaiannya agar dapat segera difungsikan secara layak oleh masyarakat.
Di sisi lain, wajah kota juga menjadi target pembenahan. Jalan Merdeka, sebagai gerbang utama menuju Lhokseumawe, akan ditata ulang secara menyeluruh.
Langkah awalnya tergolong drastis seluruh baliho dan papan reklame di sepanjang jalan tersebut akan dibongkar.
“Jalan Merdeka harus rapi dan berwibawa. Tidak boleh lagi semrawut. Toko dan pedagang yang melanggar garis batas juga akan ditertibkan,” tegas Sayuti.
Penataan ini, menurutnya, bukan semata soal estetika, tetapi juga soal citra kota dan kenyamanan publik, terutama bagi pendatang yang pertama kali memasuki Lhokseumawe.
Di sektor lingkungan, Pemko Lhokseumawe menyiapkan agenda normalisasi Waduk Pusong melalui pengerukan ulang untuk meningkatkan daya tampung air.
Kawasan permukiman kumuh di sekitarnya juga masuk dalam rencana pembenahan bertahap, sejalan dengan upaya memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
Normalisasi sungai-sungai yang bermuara langsung ke laut turut menjadi perhatian. Sayuti mengungkapkan, koordinasi telah dilakukan dengan Satuan Tugas Muara untuk memastikan alur sungai kembali berfungsi optimal, terutama dalam mengantisipasi banjir dan sedimentasi.
Soal anggaran, Sayuti mengakui bahwa APBK 2026 telah disiapkan dalam kerangka awal. Namun, ia menegaskan pemerintah kota tidak akan bergantung pada satu sumber pendanaan.
“Kami akan terus mencari alternatif pembiayaan agar program prioritas tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Yang paling tajam, pernyataan Sayuti menyentuh langsung jantung birokrasi. Ia memberi tenggat enam bulan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuktikan kinerja.
“Enam bulan. Kalau tidak beres, akan saya ganti,” ujarnya .
Pernyataan ini menandai perubahan pendekatan kepemimpinan dari persuasif menuju evaluasi berbasis hasil.
Tahun 2026 pun tampaknya akan menjadi ujian sesungguhnya bukan hanya bagi program pembangunan, tetapi juga bagi soliditas dan kinerja mesin birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe.[]
