Pemkot Lhokseumawe Minta Pedagang Jaga Stabilitas Harga di Tengah Gangguan Distribusi Nasional
Aradionews.id — Pemerintah Kota Lhokseumawe menyerukan seluruh pedagang bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga dan tidak melakukan kenaikan sepihak menyusul terputusnya jalur distribusi pada ruas Jalan Nasional Medan–Aceh akibat bencana alam yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH, pada Sabtu (29/11/2025). Ia menegaskan bahwa situasi kedaruratan ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk para pelaku usaha, agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh isu kelangkaan maupun lonjakan harga sembako.
“Ini masa sulit yang kita hadapi bersama. Saya meminta para pedagang untuk tidak menaikkan harga secara sepihak. Yang kita perlukan saat ini adalah solidaritas dan rasa kemanusiaan,” ujar Sayuti.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah bekerja keras menstabilkan pasokan logistik. Pemkot Lhokseumawe disebut telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat guna memastikan alur suplai bahan pokok tetap berjalan meski akses utama lintas provinsi mengalami kendala.
“Ketersediaan logistik aman. Pemerintah pusat telah kami minta untuk mempercepat pengiriman tambahan pasokan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjamin,” tambah Wali Kota.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan, mengingat pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga kebutuhan dasar warga.
Meski jalur nasional masih belum sepenuhnya pulih, Pemkot memastikan proses normalisasi distribusi terus diupayakan dan diperkirakan akan kembali stabil dalam waktu dekat. Sayuti kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal harga dan menghindari adanya praktik spekulasi.
“Saya berharap pedagang dapat membantu menjaga stabilitas pasar. Jangan memanfaatkan kondisi krisis untuk mencari keuntungan berlebih,” tutupnya.
Berita ini disusun dengan gaya penulisan independen dan fokus pada ketepatan informasi, berbeda dari format pemberitaan media lain dengan memberikan konteks kebijakan, situasi lapangan, serta penekanan pada pesan solidaritas pemerintah daerah
