Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pupuk Indonesia Jadi Pilar Reformasi Pangan Nasional
Jakarta Aradionews.id – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan Indonesia mulai menunjukkan arah baru yang lebih terstruktur.
Salah satu indikator kunci transformasi ini terlihat dari langkah strategis yang dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mendukung kebijakan swasembada pangan, sebuah agenda utama dalam visi Asta Cita pemerintah.
Di bawah komando Rahmad Pribadi, Pupuk Indonesia bukan sekadar menjalankan mandat distribusi pupuk subsidi, tetapi telah menjelma sebagai institusi katalis dalam pembenahan sistem pangan nasional. Reformasi tata kelola pupuk yang digerakkan melalui dua regulasi penting—Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025—menjadi fondasi baru dalam mempercepat akselerasi swasembada pangan.
“Ini bukan sekadar perubahan regulasi. Ini adalah upaya sistematis untuk memangkas birokrasi, membenahi distribusi, dan memulihkan kepercayaan petani terhadap negara,” ujar Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia, dalam pernyataannya.
Reformasi Regulasi Dari 145 Aturan Menjadi Rantai Distribusi Efisien
Langkah paling signifikan adalah pemangkasan 145 regulasi lama yang selama ini menjadi penghambat dalam distribusi pupuk subsidi. Regulasi yang sebelumnya tumpang tindih dan cenderung menimbulkan kekaburan akuntabilitas, kini disederhanakan menjadi sistem distribusi berbasis empat titik serah: pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan. Strategi ini bukan hanya mempercepat aliran pupuk ke petani, tetapi juga menciptakan model distribusi yang lebih transparan dan terdesentralisasi.
Dampak Nyata: Distribusi Lebih Cepat, Produksi Meningkat
Reformasi tersebut langsung berdampak pada kecepatan dan ketepatan penyaluran pupuk. Untuk pertama kalinya, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat pada tanggal 1 Januari 2025—sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak realistis di sektor yang dikenal lamban secara struktural. Hingga 19 Oktober 2025, sebanyak 6,14 juta ton pupuk subsidi telah tersalurkan, setara 64% dari alokasi nasional. Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti efisiensi baru dalam sistem pangan Indonesia.
Dibandingkan tahun sebelumnya, volume penyaluran meningkat 10%, dan jika dibandingkan dua tahun lalu, lonjakannya mencapai 23%. Kenaikan ini memberi sinyal bahwa reformasi tata kelola yang dilakukan tidak bersifat kosmetik, tapi berdampak langsung terhadap rantai produksi pangan nasional.
Dari Subsidi ke Swasembada: Narasi Pangan Baru Indonesia
Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB menyebut tahun 2025 sebagai titik balik dalam sejarah pangan Indonesia. Produksi beras nasional mencapai rekor tertinggi, dan Indonesia kembali menjadi eksportir beras setelah lebih dari satu dekade bergantung pada impor.
Kontribusi sektor pupuk dalam capaian ini tidak bisa dikesampingkan. Ketersediaan pupuk yang merata dan tepat waktu menjadi salah satu elemen utama dalam menjaga produktivitas petani, terutama di tengah tantangan iklim yang semakin tidak menentu.
Komitmen Ke Depan: Pupuk Tak Lagi Sekadar Komoditas
Rahmad menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak berhenti pada capaian jangka pendek. Perusahaan pelat merah ini mulai menyusun strategi jangka panjang yang tidak hanya menyasar ketepatan distribusi, tapi juga pengembangan produk pupuk yang adaptif terhadap kebutuhan lahan dan perubahan iklim.
“Kami tidak melihat pupuk hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai instrumen strategis dalam ketahanan pangan nasional. Komitmen kami adalah untuk terus hadir di setiap musim tanam, di setiap titik distribusi, dengan kualitas dan keandalan yang konsisten,” tegas Rahmad.[]
