Ayahwa, 47 Traktor, dan Mimpi Besar yang Dibajak dari Sawah Aceh Utara
“Pemimpin yang berpihak kepada petani bukan hanya hadir saat panen tiba. Ia hadir ketika sawah terendam, ketika harapan nyaris hanyut, lalu membantu rakyatnya bangkit dan menanam kembali masa depan.”
Pagi itu, hamparan sawah di Aceh Utara belum sepenuhnya pulih dari luka panjang yang ditinggalkan banjir. Lumpur masih menyimpan jejak bencana. Di sejumlah kawasan, petani masih mengingat bagaimana air datang tanpa ampun pada penghujung 2025, menenggelamkan tanaman, meruntuhkan pematang, dan menyapu harapan yang telah mereka tanam berbulan-bulan.
Bencana itu bukan sekadar peristiwa alam. Ia menjadi ujian bagi ketahanan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada sawah. Ketika padi gagal tumbuh, yang tertunda bukan hanya musim panen. Biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, hingga mimpi-mimpi sederhana masyarakat desa ikut berada dalam ketidakpastian.
Namun Aceh Utara tidak dibangun oleh orang-orang yang mudah menyerah. Sejak lama, daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra pangan terbesar di Aceh itu memiliki petani-petani tangguh. Mereka terbiasa menghadapi kekeringan, hama, hingga banjir. Setiap kali musibah datang, mereka selalu menemukan alasan untuk kembali turun ke sawah.
Di tengah semangat itulah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memilih mengambil langkah yang tidak sekadar bersifat simbolis. Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau Ayahwa, bersama Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Utara, Siti Aisyah, SP, mendorong lahirnya kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat kebangkitan sektor pertanian melalui pengadaan 47 unit traktor roda empat modern yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2026.
Kebijakan ini sesungguhnya lahir dari sebuah pilihan yang tidak biasa. Pada awalnya, pemerintah merencanakan pengadaan sekitar 500 unit traktor roda dua. Jumlahnya banyak dan terlihat menjanjikan. Namun setelah dilakukan evaluasi, diputuskan untuk mengubah skema tersebut menjadi pengadaan 47 unit traktor roda empat berkapasitas besar dengan pagu anggaran yang tetap sama.
Di balik keputusan itu terdapat cara pandang yang lebih jauh ke depan. Alih-alih mengejar kuantitas, pemerintah memilih mengejar efektivitas. Traktor roda empat memiliki daya kerja lebih besar, mampu menjangkau areal yang lebih luas, lebih kuat untuk berbagai kondisi lahan, serta lebih efisien dalam mendukung percepatan musim tanam.
Dengan kata lain, yang dibangun bukan sekadar jumlah bantuan, melainkan dampak nyata bagi produktivitas pertanian.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proses serah terima dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan ditargetkan berlangsung sebelum 15 Desember, sementara masa kontrak berakhir pada 29 Desember. Seluruh unit traktor tersebut nantinya ditempatkan di gudang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan di Meunasah Ranto, Kecamatan Lhoksukon.
Yang menarik, puluhan traktor modern itu tidak diberikan kepada kelompok tani tertentu sebagai hibah.
Semua unit tetap tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Status itu sengaja dipertahankan agar pemanfaatannya dapat menjangkau lebih banyak petani dan tidak terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja.
Dari sinilah lahir program yang sangat ditunggu masyarakat: bajak sawah gratis. Melalui program tersebut, petani yang memiliki KTP Aceh Utara dan lahan sawah hingga setengah hektare atau sekitar 5.000 meter persegi dapat memperoleh layanan pengolahan lahan tanpa biaya. Seluruh kebutuhan operasional, mulai dari operator hingga mobilisasi alat ke lokasi, ditanggung oleh pemerintah daerah.
Para petani cukup berkoordinasi melalui keuchik masing-masing gampong dan didampingi penyuluh pertanian lapangan. Dengan sistem itu, pelayanan diharapkan berjalan lebih tertib, merata, dan tepat sasaran.
Kehadiran 47 unit traktor modern itu pada akhirnya tidak lagi sekadar berbicara tentang mesin. Ia berbicara tentang keadilan akses. Tentang bagaimana petani kecil yang selama ini kesulitan membayar biaya olah tanah kini memperoleh kesempatan yang sama untuk mengelola lahannya dengan teknologi yang lebih modern.
Program ini bahkan diproyeksikan mampu membantu pengolahan puluhan ribu hektare sawah di berbagai wilayah Aceh Utara. Dengan kapasitas kerja rata-rata sekitar dua hektare per hari per unit, proses olah tanah diharapkan berlangsung lebih cepat sehingga musim tanam dapat berjalan sesuai jadwal.
Namun Ayahwa tampaknya memahami satu hal penting. Bahwa masa depan pertanian Aceh Utara tidak cukup hanya ditopang oleh traktor. Masih ada persoalan besar yang mengintai dari balik setiap musim penghujan, banjir.
Persoalan yang berulang itu telah menjadi kegelisahan kolektif masyarakat. Sebab secanggih apa pun alat yang dimiliki, produktivitas pertanian akan selalu rentan jika sungai terus meluap, sedimentasi tidak tertangani, dan tanggul-tanggul yang ada tidak diperkuat.
Karena itu, modernisasi sektor pertanian harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan tanggul, hingga penataan daerah aliran sungai menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Sebab pertanian yang kuat lahir dari dua fondasi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, teknologi yang membantu petani bekerja lebih cepat dan efisien. Kedua, infrastruktur yang menjamin lahan tetap aman dan produktif.
Di antara keduanya, petani menemukan ruang untuk menumbuhkan harapan. Maka, kehadiran 47 traktor modern sesungguhnya bukanlah akhir dari sebuah cerita. Ia baru babak awal dari upaya panjang membangun kembali kejayaan pertanian Aceh Utara.
Sebuah ikhtiar yang menghubungkan sawah-sawah rakyat dengan kebijakan pemerintah. Menghubungkan kerja keras petani dengan dukungan negara. Dan menghubungkan mimpi tentang panen yang melimpah dengan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
Kelak, ketika mesin-mesin itu mulai membelah tanah yang pernah terendam banjir, masyarakat berharap yang bergerak bukan hanya roda-roda besi.
Yang bergerak adalah keyakinan bahwa Aceh Utara sedang melangkah menuju masa depan yang lebih kuat.
Masa depan ketika sawah tetap hijau meski musim berganti. Masa depan ketika petani tidak lagi dihantui ketakutan akan banjir yang berulang. Masa depan ketika Aceh Utara bukan hanya dikenal sebagai lumbung pangan Aceh, tetapi sebagai salah satu benteng ketahanan pangan Indonesia.
“Sawah yang subur tidak lahir dari tanah yang baik semata. Ia tumbuh dari keberanian petani untuk bertahan, dari kebijakan yang berpihak, dan dari pemimpin yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai pekerjaan yang tak pernah selesai.” (Adv).







